Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 Kerangka Kurikulum Terbaru Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) No...
Rabu, 23 Juli 2025
Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 Kerangka Kurikulum Terbaru
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 13 Tahun 2025 merupakan langkah strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk menyempurnakan kebijakan kurikulum nasional. Peraturan ini resmi diterbitkan pada 11 Juli 2025 dan berlaku mulai 15 Juli 2025 sebagai revisi atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan peserta didik, sekaligus memperkuat karakter Pancasila serta mendukung visi Generasi Emas Indonesia 2045. Peraturan ini tidak mengubah Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013 yang sudah diterapkan, melainkan memberikan penyesuaian untuk memperkuat struktur dan fleksibilitas pembelajaran.
Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 memperkuat struktur kurikulum untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, termasuk pendidikan luar biasa dan kesetaraan. Perubahan signifikan mencakup penambahan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) pada Pasal 3 ayat (2) dan penegasan struktur kurikulum pada Pasal 6, yang mencakup fleksibilitas untuk pendidikan inklusif dan kebutuhan khusus. Selain itu, kurikulum kini mengintegrasikan komponen kokurikuler dan ekstrakurikuler, seperti Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan kecakapan hidup. Satuan pendidikan juga diberikan keleluasaan untuk menyusun beban belajar sesuai kebutuhan peserta didik, memastikan pembelajaran yang lebih adaptif dan relevan.
.png)
Salah satu poin penting dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 adalah pengenalan mata pelajaran pilihan “Koding dan Kecerdasan Artifisial” yang akan diterapkan secara bertahap mulai tahun ajaran 2025/2026 untuk kelas 5 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA/SMK. Langkah ini menjawab tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan keterampilan abad 21. Selain itu, peraturan ini mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan setidaknya satu kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan atau kepanduan lainnya, guna memperkuat pembentukan karakter dan jiwa kepemimpinan peserta didik. Perubahan istilah Profil Pelajar Pancasila menjadi Profil Lulusan juga dilakukan untuk menyelaraskan dengan standar kompetensi lulusan.
Peraturan ini menegaskan komitmen terhadap pendidikan inklusif dengan memberikan ruang lebih besar bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan mereka dengan kecerdasan istimewa. Pendekatan pembelajaran mendalam ditekankan untuk meningkatkan pemahaman siswa secara holistik, sementara nilai-nilai Pancasila, keimanan, dan akhlak mulia diintegrasikan melalui kegiatan lintas disiplin dan pembelajaran berbasis lokal. Filosofi pendidikan nasional yang digagas oleh tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan KH Ahmad Dahlan menjadi landasan, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembebasan, transformasi sosial, dan pembangunan karakter. Hal ini sejalan dengan visi menciptakan pembelajar sepanjang hayat yang siap menghadapi tantangan global.
Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi pendidikan nasional. Dengan fleksibilitas yang diberikan kepada satuan pendidikan, diharapkan kurikulum dapat diterapkan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing sekolah, sehingga tidak membebani tenaga pendidik maupun peserta didik. Guru, kepala sekolah, dan orang tua diimbau untuk memahami peraturan ini secara mendalam agar implementasinya berjalan optimal. Melalui sinergi semua pihak, peraturan ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menyongsong masa depan Indonesia yang lebih maju. Informasi lengkap dan dokumen peraturan dapat diakses melalui situs resmi Kemendikdasmen.
Unduh Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kerangka Kurikulum jenjang PAUD,TK,SD, SMP dan SMA/SMK Sederajat tahun 2025 sebagai pengganti Permendikbud nomor 12 tahun 2024.
julichan
Juli 23, 2025
CB Blogger
IndonesiaMinggu, 20 Juli 2025
Capaian Pembelajaran(CP) Terbaru 2025 Resmi Berlaku di Jenjang PAUD SD SMP SMA Sederajat
Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah merupakan langkah strategis untuk memperkuat implementasi Kurikulum Merdeka. Ditetapkan pada Juli 2025, keputusan ini mencabut Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 dan memperbarui capaian pembelajaran (CP) agar selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025. Capaian pembelajaran terbaru ini dirancang untuk mendukung pembelajaran holistik yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik.
Capaian pembelajaran dalam keputusan ini mencakup semua jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pendidikan menengah, dengan fokus pada pengembangan kompetensi yang relevan dan bermakna. Untuk PAUD, pembelajaran menekankan stimulasi perkembangan melalui bermain yang alami dan spontan, yang didukung oleh pendidik atau orang tua untuk mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah. Anak-anak diajak untuk mengenal nilai-nilai Pancasila dan identitas sebagai anak Indonesia melalui kegiatan yang sesuai dengan minat mereka. Pendekatan ini memastikan pembelajaran tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mendalam, sehingga anak dapat mengembangkan potensi secara optimal.
%20(1).png "Capaian Pembelajaran Tebaru 2025 Jenjang PAUD TK SD SMP SMA") |
| CP Terbaru 2025 Jenjang PAUD TK SD SMP SMA Sederajat |
Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, capaian pembelajaran dirancang untuk memastikan peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan personalisasi, yang memungkinkan guru untuk merancang strategi pengajaran melalui Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan modul ajar yang sesuai dengan CP. Keputusan ini juga mengakomodasi kebutuhan khusus, seperti konsentrasi keahlian pada sekolah menengah kejuruan (SMK) dan program pendidikan kesetaraan, sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan potensi dan konteks mereka.
Keputusan ini mencerminkan komitmen Kementerian Pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman, termasuk integrasi teknologi dan penguatan dimensi profil lulusan Pancasila. Dengan dokumen setebal 1.691 halaman, keputusan ini memberikan panduan komprehensif bagi pendidik untuk merancang pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Guru diharapkan memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan untuk menyesuaikan strategi pengajaran, memastikan setiap peserta didik dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan visi Kurikulum Merdeka. Informasi lengkap dan salinan keputusan ini dapat diunduh melalui situs resmi Kementerian Pendidikan.
Bagi bapak/ibu yang ingin mengunduh materi atau file Capaian Pembelajaran Jenjang PAUD TK SD SMP SMA Sederajat Terbaru 2025 dalam format pdf bisa unduh melalui Link yang sudah tersedia di bawah ini.
CP Pembelajaran Terbaru 2025 atau Download
Demikian materi terkait dnegan dokumen Capaian Pembelajaran Jenjang PAUD TK SD SMP SMA Sederajat Terbaru 2025 yang dapat kami bagikan pada kesmepatan ini.Semoga bermanfaat bagi bapak/ibu sekalian.
julichan Juli 20, 2025 CB Blogger IndonesiaCapaian Pembelajaran(CP) Terbaru 2025 Resmi Berlaku di Jenjang PAUD SD SMP SMA Sederajat
Capaian Pembelajaran(CP) Terbaru 2025 Resmi Berlaku di Jenjang PAUD SD SMP SMA Sederajat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Ase...
SK Pembagian Tugas Mengajar SD Tahun Ajaran 2025-2026 Semester 1
Surat Keterangan Pembagian Tugas Belajar Mengajar (SK PMB) merupakan dokumen resmi yang menjadi acuan dalam pengelolaan tugas mengajar di sekolah dasar. Dokumen ini diterbitkan oleh kepala sekolah untuk menetapkan pembagian tugas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, baik mata pelajaran maupun tanggung jawab tambahan seperti wali kelas atau pembina ekstrakurikuler. SK PMB memastikan bahwa setiap guru memiliki kejelasan mengenai tanggung jawabnya, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara terorganisir dan efektif. Selain itu, dokumen ini juga menjadi alat administrasi yang mendukung akuntabilitas dan evaluasi kinerja guru.
Penyusunan SK PMB dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jumlah rombongan belajar, jumlah guru, dan kebutuhan spesifik sekolah. Proses ini biasanya melibatkan koordinasi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan dewan guru untuk memastikan distribusi tugas yang adil dan sesuai dengan kompetensi masing-masing guru. Misalnya, guru dengan keahlian khusus dalam mata pelajaran seperti matematika atau olahraga dapat diberikan tugas yang relevan dengan bidangnya. Dengan demikian, SK PMB tidak hanya mengatur jadwal mengajar, tetapi juga memastikan bahwa potensi guru dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan siswa.
Manfaat SK PMB bagi sekolah dasar sangat signifikan, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur. Dokumen ini membantu menghindari tumpang tindih tugas, mengurangi potensi konflik antar guru, dan memastikan bahwa semua mata pelajaran terpenuhi sesuai kurikulum yang berlaku. Bagi siswa, keberadaan SK PMB menjamin konsistensi pembelajaran karena setiap kelas memiliki guru yang jelas bertanggung jawab. Selain itu, SK PMB juga memudahkan pengawasan oleh dinas pendidikan setempat, karena dokumen ini mencerminkan keteraturan administrasi sekolah.
Namun, implementasi SK PMB tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti kekurangan guru, perubahan kurikulum, atau kebutuhan mendadak seperti penggantian guru yang berhalangan dapat mengganggu pembagian tugas yang telah disusun. Oleh karena itu, sekolah perlu memiliki fleksibilitas dalam merevisi SK PMB sesuai kebutuhan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran. Komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan guru juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa SK PMB dapat dijalankan secara efektif, sehingga tujuan pendidikan di sekolah dasar dapat tercapai dengan baik.
Berikut ini kami bagikan Aplikasi Cetak SKPBM Sekolah Dasar Semester 1 dan 2 Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2025/2026 dalam format Excel.Aplikasi sederhana ini sudah dilengkapi dengan konsideran terbaru sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan,Gubernur dan peraturan Bupati.Silahkan unduh aplikasi Aplikasi SKPBM Sekolah Dasar Semester 1 dan 2 Kurikulum Merdeka melalui link yang sudah kami sediakan di bawah ini.
Demikian materi terkait dengan SK Pembagian Tugas Mengajar SD Tahun Ajaran 2025-2026 Semester 1 Kurikulum Merdeka yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini.Semoga membantu memudahkan rekan guru atau kepala sekolah dalam pembuatan administrasi di sekolah.
julichan Juli 20, 2025 CB Blogger IndonesiaSK Pembagian Tugas Mengajar SD Tahun Ajaran 2025-2026 Semester 1
SK Pembagian Tugas Mengajar SD Tahun Ajaran 2025-2026 Semester 1 Surat Keterangan Pembagian Tugas Belajar Mengajar (SK PMB) merupakan dokum...
MODUL AJAR DEEP LEARNING KELAS 1 SD FASE A
Pendidikan di era digital menuntut pendekatan inovatif, termasuk pengenalan konsep dasar teknologi seperti deep learning sejak dini. Untuk siswa kelas 1 Sekolah Dasar, modul ajar deep learning dirancang dengan pendekatan sederhana dan menyenangkan, mengintegrasikan aktivitas berbasis permainan dan visualisasi. Tujuannya adalah membangun pemahaman awal tentang bagaimana mesin dapat "belajar" dari data, tanpa membebani siswa dengan detail teknis. Modul ini menekankan pada pengenalan pola, logika dasar, dan keterampilan berpikir kritis melalui aktivitas interaktif.
Modul ajar ini biasanya mencakup kegiatan seperti mengenali pola gambar atau suara menggunakan aplikasi sederhana yang ramah anak. Misalnya, siswa diajak bermain permainan mengelompokkan gambar hewan berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti warna atau bentuk, yang secara tidak langsung memperkenalkan konsep klasifikasi dalam deep learning. Guru dapat menggunakan alat bantu visual seperti kartu bergambar atau aplikasi berbasis tablet yang menampilkan animasi interaktif. Aktivitas ini membantu siswa memahami bahwa komputer dapat dilatih untuk mengenali pola dengan cara yang mirip dengan manusia.
Selain itu, modul ini juga mengintegrasikan nilai-nilai kolaborasi dan kreativitas. Siswa diajak bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tantangan, seperti membuat urutan cerita sederhana yang kemudian dianalisis oleh aplikasi machine learning untuk mendeteksi alur cerita. Pendekatan ini tidak hanya memperkenalkan konsep teknologi, tetapi juga melatih keterampilan sosial dan kemampuan berpikir logis. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menemukan sendiri hubungan antara aktivitas dan konsep deep learning.
Penerapan modul ini di kelas 1 SD memerlukan pendekatan yang fleksibel dan dukungan sarana teknologi yang memadai. Guru perlu dilatih untuk memahami dasar-dasar deep learning agar dapat menjelaskan konsep secara sederhana. Selain itu, sekolah harus menyediakan perangkat seperti tablet atau komputer dengan aplikasi yang sesuai untuk anak-anak. Dengan pendekatan yang tepat, modul ajar ini dapat menjadi langkah awal yang menarik bagi siswa untuk mengenal dunia teknologi, sekaligus membangun fondasi berpikir komputasional yang kuat untuk masa depan mereka.
Berikut ini kami bagikan contoh modul Ajar Deep Learning Kurikulum Merdeka untuk Murid Kelas 1 SD Fase A.Pada file ini kami sajikan dalam bentuk ms.word sehingga bapak/ibu guru bisa melakukan editing dengan mudah.File ini kami bagikan secara gratis.Silahkan Unduh Filenya melalui link yang sudah kami sediakan di bawah ini.
- Modul Ajar Deep Learning PJOK Kelas 1 SD Fase A
- Modul Ajar Deep Learning Bahasa Indonesia Kelas 1 SD Fase A
- Modul Ajar Deep Learning Bahasa Inggris Kelas 1 SD Fase A
- Modul Ajar Deep Learning Seni Rupa Kelas 1 SD Fase A
- Modul Ajar Deep Learning Pendidikan Pancasila Kelas 1 SD Fase A
- Modul Ajar Deep Learning Matematika Kelas 1 SD Fase A
Selanjutnya: Capaian Pembelajaran Terbaru berdasarkan Keputusan Badan Standar,Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Demikian materi terkait dengan Modul Ajar Deep Learning Kelas 1 SD Fase A yang dapat kami bgaikan pada kesempatan ini.Semoga bermanfaat bagi bapak/ibu guru sekalian.
MODUL AJAR DEEP LEARNING KELAS 1 SD FASE A
MODUL AJAR DEEP LEARNING KELAS 1 SD FASE A Pendidikan di era digital menuntut pendekatan inovatif, termasuk pengenalan konsep dasar teknolog...
Sabtu, 08 Maret 2025
Panitia ATS (Asesmen Tengah Semester) di Sekolah Dasar: Peran dan Tanggung Jawab
Asesmen Tengah Semester (ATS) merupakan salah satu kegiatan evaluasi pembelajaran yang rutin dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD). Untuk memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ATS, diperlukan kepanitiaan yang bertanggung jawab dalam berbagai aspek penyelenggaraan. Panitia ATS memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan asesmen berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Peran Panitia ATS
Panitia ATS bertugas untuk mengatur dan mengoordinasikan seluruh kegiatan asesmen, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil ujian. Berikut adalah beberapa peran utama panitia ATS:
Menyusun Jadwal ATS
Panitia harus menyusun jadwal asesmen yang sesuai dengan kalender akademik sekolah.
Menentukan waktu pelaksanaan setiap mata pelajaran agar tidak terjadi tumpang tindih.
Menyiapkan Soal Ujian
Bekerja sama dengan guru mata pelajaran untuk menyusun soal yang sesuai dengan kurikulum.
Memastikan soal telah melalui proses validasi dan moderasi agar sesuai dengan standar penilaian.
Menyiapkan Sarana dan Prasarana
Memastikan ruang kelas, alat tulis, dan dokumen ujian tersedia dengan baik.
Menjaga keamanan dan kerahasiaan soal ujian sebelum pelaksanaan ATS.
Mengatur Pelaksanaan Ujian
Mengawasi jalannya asesmen agar berjalan tertib dan sesuai prosedur.
Menugaskan pengawas ujian di setiap ruang asesmen.
Mengolah dan Melaporkan Hasil Ujian
Mengumpulkan dan memeriksa lembar jawaban siswa.
Mengolah hasil asesmen dan menyusun laporan untuk guru serta kepala sekolah.
Struktur Kepanitiaan ATS
Agar pelaksanaan ATS berjalan efektif, panitia biasanya terdiri dari beberapa bagian dengan tugas masing-masing, seperti:
Ketua Panitia: Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan ATS.
Sekretaris: Mengelola administrasi dan dokumen asesmen.
Bendahara: Mengatur anggaran dan kebutuhan asesmen.
Koordinator Penyusunan Soal: Bekerja sama dengan guru dalam penyusunan soal.
Koordinator Pengawas Ujian: Mengatur pengawas ujian dan memastikan kedisiplinan selama ujian.
Tim Pengolahan Nilai: Mengumpulkan, mengoreksi, dan melaporkan hasil ujian.
Berikut ini kami bagikan contoh format pembuatan SK Pantia Asesmen Tengah Semester 2 Tahun Ajaran 2024-2025 dalam format Ms.Word yang bisa bapak/ibu guru unduh sebagai acuan dalam menyusun kepanitia kegiatan ATS maupun AAT untuk jenjang Sekolah Dasar.Silahkan unduh melalui link di bawah ini.
Kesimpulan
Panitia ATS memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan asesmen di Sekolah Dasar. Dengan perencanaan dan koordinasi yang baik, ATS dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang valid untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam kepanitiaan ATS harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab agar tujuan asesmen dapat tercapai dengan maksimal.
julichan Maret 08, 2025 CB Blogger IndonesiaSK Pantia Asesmen Tengah Semester 2 Tahun Ajaran 2024-2025
Panitia ATS (Asesmen Tengah Semester) di Sekolah Dasar: Peran dan Tanggung Jawab Asesmen Tengah Semester (ATS) merupakan salah satu kegiatan...
Sistem Kebijakan Pendidikan Dasar di Negara Jepang
Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan yang sangat maju dan efektif. Pendidikan dasar di Jepang diatur secara ketat oleh pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan pendidikan dasar di Jepang didasarkan pada prinsip-prinsip disiplin, kerja keras, dan kebersamaan, yang bertujuan membentuk generasi yang terampil dan berkarakter kuat.
Struktur Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar di Jepang mencakup sekolah dasar (shōgakkō) dan sekolah menengah pertama (chūgakkō). Struktur pendidikan ini terdiri dari:
Sekolah Dasar (Shōgakkō): Berlangsung selama enam tahun, dimulai dari usia 6 tahun.
Sekolah Menengah Pertama (Chūgakkō): Berlangsung selama tiga tahun, dimulai dari usia 12 tahun.
Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa dapat melanjutkan ke sekolah menengah atas (kōkō), yang tidak termasuk dalam pendidikan wajib.
Kurikulum dan Mata Pelajaran
Kurikulum pendidikan dasar di Jepang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (MEXT). Kurikulum ini mencakup berbagai mata pelajaran utama seperti:
Bahasa Jepang
Matematika
Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial
Seni dan Musik
Pendidikan Jasmani
Moral dan Etika
Keterampilan Hidup dan Ekstrakurikuler
Pendidikan moral menjadi bagian penting dalam kurikulum untuk membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan disiplin.
Kebijakan Pendidikan Dasar
Beberapa kebijakan penting dalam sistem pendidikan dasar Jepang meliputi:
Pendidikan Wajib dan Gratis
Pendidikan dasar di Jepang bersifat wajib bagi anak usia 6–15 tahun.
Biaya pendidikan dasar ditanggung oleh pemerintah, meskipun orang tua tetap perlu membayar biaya tambahan seperti seragam dan perlengkapan sekolah.
Kualitas Guru yang Ketat
Guru di Jepang harus melalui pelatihan yang ketat dan memiliki standar kompetensi yang tinggi.
Guru diharapkan tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga membimbing karakter dan moral siswa.
Sistem Nilai dan Evaluasi
Penilaian siswa lebih menekankan pada proses pembelajaran dibandingkan hasil akhir.
Ujian nasional tidak diwajibkan pada tingkat pendidikan dasar, namun evaluasi dilakukan melalui tes berkala dan observasi guru.
Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat
Sekolah mendorong keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan.
Banyak kegiatan sekolah yang melibatkan komunitas, seperti festival budaya dan kerja bakti di lingkungan sekolah.
Pendidikan Karakter dan Disiplin
Siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas kebersihan kelas dan lingkungan sekolah.
Pendidikan moral dan etika diajarkan secara eksplisit untuk membentuk sikap dan perilaku positif.
Silahkan unduh Poer Point(PTT) PTT Sistem Kebijakan Pendidikan Dasar di Jepang melalui link di bawah ini.
Kesimpulan
Sistem kebijakan pendidikan dasar di Jepang telah terbukti efektif dalam menciptakan lulusan yang disiplin, terampil, dan memiliki etika kerja tinggi. Dengan sistem yang terstruktur, guru yang berkualitas, serta keterlibatan masyarakat, Jepang berhasil membangun generasi muda yang siap menghadapi tantangan global. Model pendidikan ini dapat menjadi inspirasi bagi negara lain dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar.
julichan Maret 08, 2025 CB Blogger IndonesiaSistem Kebijakan Pendidikan Dasar di Negara Jepang
Sistem Kebijakan Pendidikan Dasar di Negara Jepang Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan yang sangat maju dan ...
Jumat, 07 Maret 2025
Juknis Pencairan Tunjangan Profesi Guru Tahun 2025
Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut Guru ASND adalah guru pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru ASND yang memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru ASND sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada Guru yang belum menerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
Guru ASND yang menerima Tunjangan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- memiliki Sertifikat Pendidik;
- memiliki status sebagai Guru ASND di bawah binaan Kementerian;
- mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik;
- memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh Kementerian;
- melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar;
- mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan;
- memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
Guru ASND yang menerima Tunjangan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki status sebagai Guru ASND di bawah pembinaan Kementerian;
b. memiliki NUPTK;
c. mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik;
d. melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar; dan
e. memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Guru ASND yang menerima Tambahan Penghasilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki status sebagai Guru ASND di bawah pembinaan Kementerian;
b. memiliki NUPTK;
c. belum memiliki Sertifikat Pendidik;
d. memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata satu (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
e. terdaftar aktif pada Dapodik;
f. mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik;
g. melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan; dan
h. memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selengkapnya mengenai Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 bapak/ibu bisa mengunduh Juknisnya melalu link di bawah ini.
Demikian informasi terkait dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2025 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2025.Semoga bisa menjadi bahan rujukan bagi bapak/ibu guru penerima Tunjangan.
julichan
Maret 07, 2025
CB Blogger
IndonesiaJuknis Pencairan Tunjangan Profesi Guru Tahun 2025
Juknis Pencairan Tunjangan Profesi Guru Tahun 2025 Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut Guru ASND adalah guru pegawai ...
Langganan:
Postingan (Atom)
LABEL
Popular Posts
- Soal Lomba LCC SD Tingkat Kecamatan Komplit Kunci Jawaban
- DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL ATAU TUNJANGAN INSENTIF GURU NON PNS 2017
- Aplikasi Buku Induk Siswa Format Excel Revisi Terkini
- Download Aplikasi Pembuatan Id Card Format Excel
- Pemberkasan Guru Honorer Tenaga Honorer K2 dan Tenaga Honorer Lainya Untuk Calon Peserta PPG Tahun Ini
- Cek Tunjangan Sertifikasi Triwulan I Sampai III 2017 Terbaru
- Besok Penerimaan CPNS Ini Cara Mendaftar CPNS Online Revisi Baru