Format SK Tim Leterasi Sekolah Surat Keputusan (SK) Tim Literasi Sekolah merupakan dokumen formal dan legal yang dikeluarkan oleh kepala se...
Home / Posts filed under Cek SK Inpasing Guru Non PNS
Tampilkan postingan dengan label Cek SK Inpasing Guru Non PNS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Cek SK Inpasing Guru Non PNS. Tampilkan semua postingan
Rabu, 04 Maret 2026
Format SK Tim Leterasi Sekolah
Surat Keputusan (SK) Tim Literasi Sekolah merupakan dokumen formal dan legal yang dikeluarkan oleh kepala sekolah sebagai landasan operasional bagi pelaksanaan program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Pembentukan tim ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah keharusan strategis yang didasari oleh berbagai regulasi, seperti Permendikbud tentang standar proses dan gerakan penumbuhan budi pekerti. SK ini menjadi payung hukum yang menegaskan bahwa program literasi adalah bagian integral dari kurikulum dan budaya sekolah, bukan sekadar kegiatan insidental. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang literat, di mana seluruh warga sekolah—siswa, guru, dan staf—memiliki budaya membaca, menulis, dan berpikir kritis sebagai bagian dari keseharian mereka.
 |
| SK Tim Literasi Sekolah Dasar Negeri 1 Asemrudung |
SK Tim Literasi Sekolah secara rinci menguraikan struktur kepengurusan tim yang bersifat kolaboratif dan lintas fungsi. Biasanya, tim ini diketuai oleh seorang koordinator yang dipilih dari kalangan guru senior atau yang memiliki kompetensi di bidang literasi, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab tertinggi. Struktur di dalamnya tidak hanya berisi para guru, tetapi juga melibatkan peran penting dari pustakawan atau tenaga perpustakaan, serta perwakilan dari komite sekolah atau orang tua murid. Keterlibatan berbagai unsur ini memastikan bahwa program literasi berjalan secara holistik, menjembatani kebutuhan akademis di kelas dengan dukungan sumber daya di perpustakaan, serta melibatkan partisipasi komunitas di luar lingkungan sekolah.
Lebih dari sekadar daftar nama, SK ini menjabarkan secara eksplisit tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim. Tugas-tugas tersebut mencakup siklus manajemen program, mulai dari perencanaan (menyusun program kerja tahunan, seperti jadwal kunjungan perpustakaan, lomba literasi, atau pojok baca kelas), pengorganisasian (mengelola sumber daya buku, mengatur jadwal kegiatan), hingga pelaksanaan dan evaluasi. Tim ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan literasi sekolah, menginisiasi kegiatan kreatif seperti "Jumat Menulis" atau bedah buku, serta memastikan ketersediaan bahan bacaan yang bermutu dan sesuai dengan jenjang peserta didik. Mereka juga berperan sebagai motor penggerak dalam menciptakan lingkungan kaya teks di lingkungan sekolah.
Dengan dasar SK yang kuat, Tim Literasi Sekolah dapat menjalankan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan. SK tersebut memberikan otoritas bagi tim untuk mengalokasikan waktu, misalnya dengan menetapkan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai sebagai kegiatan wajib. Tim juga dapat menginisiasi program-program pengembangan, seperti pelatihan penulisan bagi guru, pengembangan pojok baca digital, atau menjalin kerjasama dengan penerbit dan dinas perpustakaan daerah untuk penyegaran koleksi buku. SK ini menjadi acuan dalam mengintegrasikan literasi ke dalam setiap mata pelajaran, sehingga literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab guru Bahasa Indonesia, melainkan seluruh pendidik di sekolah.
Aspek penting yang diatur dalam SK Tim Literasi Sekolah adalah mekanisme monitoring dan evaluasi. Tim tidak hanya bertugas menjalankan program, tetapi juga wajib melakukan pemantauan terhadap dampak kegiatan terhadap minat baca dan kemampuan literasi siswa. Evaluasi dilakukan secara berkala, misalnya setiap akhir semester, untuk mengukur ketercapaian indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam program kerja. Hasil dari evaluasi ini kemudian disusun dalam laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada kepala sekolah. Laporan ini menjadi bahan refleksi untuk perbaikan program di periode berikutnya sekaligus sebagai bukti kinerja tim dalam mengelola salah satu aspek penting penguatan karakter dan prestasi akademik di sekolah.
Keberadaan SK Tim Literasi Sekolah memberikan dampak signifikan terhadap terciptanya tata kelola program literasi yang lebih profesional dan berkelanjutan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan tugas yang terdefinisi, setiap program tidak lagi berjalan setengah hati atau bergantung pada inisiatif individu semata. SK ini menjamin keberlanjutan program meskipun terjadi pergantian personalia, karena sistem dan tugas pokoknya sudah terlembagakan. Lebih jauh lagi, komitmen yang tertuang dalam SK ini secara perlahan namun pasti akan mengubah iklim sekolah menjadi lebih dinamis dan intelek. Sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga menjadi taman bacaan yang menyenangkan, yang pada akhirnya melahirkan generasi yang gemar belajar dan memiliki wawasan luas.
Berikut ini contoh format file SK Tim literasi Sekolah Dasar yang bisa bapak/ibu guru unduh sebagai referensi di sekolah.
Demikian materi terkait dengan format file SK Tim literasi Sekolah Dasar dalam bentuk word yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi bapak/ibu guru sekalian.
julichan Maret 04, 2026 CB Blogger IndonesiaMinggu, 10 Januari 2021
Skema Baru Gaji Aparatur Sipil Negara(PNS) Tahun 2021
Pemerintah tengah menggodok formula baru skema gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS). Implementasinya direncanakan secara bertahap mulai tahun depan. Pemerintah berencana menghapus beberapa tunjangan dan menggabungkannya menjadi hanya terdiri dari komponen gaji pokok PNS dan dua jenis tunjangan saja.
Perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat Pasal 79 dan 80 UU ASN dan mengarahkan penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disederhanakan. Berikut gaji PNS untuk golongan I hingga IV.
Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun.
Golongan I (lulusan SD dan SMP)
- Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
- Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
- Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
- Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500
Golongan II (lulusan SMA dan D-III)
- Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
- Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
- Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
- Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000
Golongan III (lulusan S1 hingga S3)
- Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
- Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
- Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
- Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000
Golongan IV (eselon)
- Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
- Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
- Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
- Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
- Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200
Mengenai file Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 bisa UNDUH DI SINI
Dan untuk lampran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dapat bapak/ibu UNDUH DISINI
Tunjangan PNS PNS juga mendapatkan sejumlah tunjangan. Setiap PNS memiliki tunjangan yang berbeda-beda, ini tergantung dari masa kerja, instansi, serta jabatan yang diembannya baik pelaksana maupun fungsional.
Tunjangan yang bisa didapat PNS antara lain tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan sebagainya. Banyaknya jenis tunjangan PNS inilah yang rencananya akan disederhanakan hanya menjadi dua tunjangan saja, yakni tunjangan kinerja atau tukin dan kedua tunjangan kemahalan.
Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing daerah penempatan PNS. Selain itu yang perlu diketahui, saat masih berstatus CPNS, gaji yang diterima baru 80 persen atau belum sepenuhnya menerima gaji.
Skema Baru Gaji Aparatur Sipil Negara(PNS) Tahun 2021
Skema Baru Gaji Aparatur Sipil Negara(PNS) Tahun 2021 Pemerintah tengah menggodok formula baru skema gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN/PN...
Selasa, 17 November 2020
5 syarat Mendapatkan Bantuan Subsidi Upah Guru dan Tenaga Kependidikan
Kabar gembira bagi seluruh tenaga honorer baik Guru mapun Tenaga Kependidikan di wilayah Indonesia. Pasalnya, Kemendikbud mulai menyalurkan BLT subsidi gaji guru honorer dan tenaga kependidikan non-PNS hari ini(17/11/2020).
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim yang mengatakan bahwa pemerintah segera memberi memberikan BLT subsidi gaji kepada guru maupun tenaga kependidikan non-PNS atau honorer dengan total anggaran mencapai Rp3,6 triliun.
Dilansir dari ANTARA, bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tersebut akan menyasar kepada tenaga pendidik berstatus non-PNS meliputi dosen, guru, guru yang bertugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.
Masing-masing tenaga honorer tersebut akan mendapatkan dana BLT subsidi gaji atau BSU sebesar Rp1,8 juta.
“Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.27 dosen pada PTN dan PTS. Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi,” kata Menteri Nadiem Anwar Makarim.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji/upah untuk guru honorer dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mulai dicairkan hari ini, Selasa 17 November 2020.
Untuk mendapatkan BLT subsidi gaji guru honorer dan tenaga kependidikan non-PNS, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:
- Guru honorer merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kartu tanda kependudukan (KTP).
- Belum menerima subsidi atau bantuan subsidi upah dari Kementerian Ketenegakerjaan demi menjamin agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
- Bukan merupakan pegawai negeri sipil (PNS)
- Tidak menerima salah satu bantuan semi bansos pamerintah, yaitu Kartu Prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020.
- Terakhir, memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.
Bagi guru honorer dan tenaga kependidikan non-PNS yang merasa memenuhi persyaratan, diharapkan untuk segera mengecek apakah dirinya terdaftar sebagai penerima BLT subsidi gaji atau tidak.
Caranya adalah buka akses situs https://info.gtk.kemdikbud.go.id/ yang disediakan Kemendikbud untuk validasi data guru serta membantu guru menampilkan data dari sekolah.
Untuk membuka Info GTK tersebut, login dengan menggunakan akun PTK yang sudah diverifikasi dengan tiga cara:
1. Email yang terdaftar dipastikan harus aktif
2. Tidak menggunakan email orang lain
3. Pengaturan ulang akun dapat melalui Manajemen Dapodik
Setelah masuk di laman info.gtk.kemdikbud.go.id akan terdapat tampilan tabulasi di bagian paling bawah yang tertulis Pembayaran insentif guru bukan PNS.
Dalam hal ini, jika terjadi kesalahan data, guru honorer dapat melakukan perbaikan data melalui aplikasi daya pokok pendidikan (dapodik) di sekolah masing-masing.
Berkas yang dibawa untuk pencairan ke Bank antara lain:
- Foto Copy KTP dan KTP asli
- Foto Copy NPWP dan NPWP asli
- SK BSU bisa diunduh dan diprint dari info.gtk.kemdikbud.go.id
- STPJM bisa diunduh dan diprint dari info.gtk.kemdikbud.go.id ditandatangani bermaterai 6000
- Proses pembukaan rekening sampai dengan 30 Juni 2021
Semoga dengan adanya bantuan Upah bagi Guru dan Tenaga Kependidikan ini dapat memberikan kesejahteraan bagi rekan guru serta meningkatkan semangat dalam mencerdaskan generasi muda dalam dunia pendidikan di Indonesia.
julichan November 17, 2020 CB Blogger Indonesia5 syarat Mendapatkan Bantuan Subsidi Upah Guru dan Tenaga Kependidikan
5 syarat Mendapatkan Bantuan Subsidi Upah Guru dan Tenaga Kependidikan Kabar gembira bagi seluruh tenaga honorer baik Guru mapun Tenaga Kep...
Senin, 01 Juni 2020
Contoh SK Kepala Sekolah Pembelajaran Daring saat Pandemik Covid-19
Penyebaran virus covid-19 sampai saat ini masuk terus berlanjut dan belum tahu kapan berakhirnya.Hal ini membuat kegiatan pembelajaran belum bisa dilaksanakn dengan cara tata muka seperti biasanya.Untuk membantu para siswa mempelajari materi dari guru,maka kegiatan pembelajaran dilakukan secara Daring atau online dengan menggunakan media aplikasi sosial media.
Sekolah perlu membuat sebuah pedoman atau SK untuk melaksankan kegiatan pembelajaran tersebut.Hal ini bertujuan supaya pihak sekolah juga memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan proses pembelajaran secara online.Dan semua kegiatan yang berkaiatn dengan sekolah guru serta siswa dapat berjalan dengan lancar meski dilakukan secara online.
 |
| Contoh SK Kepala Sekolah Pembelajaran Daring saat Pandemik Covid-19 |
Pada kesempatan kali ini,kami akan berbagi materi contoh Pembuatan Surat Keputusan(SK) yang dibuat oleh pihak sekolah sebagai landasan dalam kegiatan pembelajaran secara online supaya tidak terjadi penyimpangan dan kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar.
Berikut ini preview gambar sekilas contoh format SK Pelaksanaan Proses Belajar di Rumah dengan menggunakan sistem Jaringan Online.
KOP SEKOLAH
======================================================
KEPUTUSAN KEPALA ---------------------------------------------
Nomor : 423.5/12/III/2020
Tentang
PELAKSANAAN PROSES BELAJAR DI RUMAH DALAM JARINGAN ( DARING )
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
KEPALA ------------------------------------------------
Menimbang :
- bahwa dalam rangka pencegahan meluasnya wabah virus corona 19 dihimbau untuk melakukan Social Distancing dalam proses pendidikan
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas di lingkungan Sekolah ----------------------------- dianggap perlu melaksanakan pembelajaran daring mulai hari senin tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan masa berakhirnya wabah virus corona 19
- bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan sebagimana dimaksud pada diktum a dan b perlu diterbitkan Surat keputusan Kepala -----------------------------.
Mengingat :
- Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Permendiknas nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
- Permenpan No 16 tahun 2009 tentang Angka Kredit Jabatan Guru;
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 03/V/PB/2010 dan Nomor: 14 Tahun 2010 Tanggal : 6 Mei 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;
- SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease ( Covid – 19 ) pada Satuan Pendidikan;
- SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaaan kebijakan pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease ( Covid – 19 );
- SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid- 19) di Jawa Tengah;
- SE Bupati Grobogan Nomor 443.39/1404/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid- 19);
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor 443/1412/A/2020 tentang Instruksi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease ( Covid – 19 ) di Satuan Pendidikan;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 pelaksanaan pembelajaran di lingkungan sekolah ----------------------------- dilaksanakan dengan pembelajaran dalam jaringan (Daring).
Ke Dua : Media belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dalam Jaringan antara lain : grup Whatshapp, email, google Clasroom, Zoom, atau media belajar lain rekomendasi Kemdikbud, sesuai dengan kondisi masing-masing kelas.
Ke Tiga : Tugas Guru pada pembelajaran dalam jaringan antara lain :
- Mengunggah media pembelajaran berupa modul, tutorial, vidio, latihan Soal, atau lembar Kerja Siswa ke media yang telah ditetapkan bersama;
- Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan siswa;
- Memeriksa dan melakukan evaluasi atas proses pembelajaran daring untuk mendapatkan umpan balik hasil pembelajaran;
- Menyusun jurnal pelaksanaan pembelajaran daring;
- Melakukan koordinasi dengan orang tua/wali murid dalam memantau pelaksanaan pembelajaran daring;
- Melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran daring kepada kepala sekolah.
Ke Empat : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
Ke Lima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat.
Download File formaf Wodrs ===== Di sini === dan === PDF di sini ===
Ditetapkan di : -----------------------------
Pada Tanggal : -----------------------------
Kepala SD ----------------------------------.
-----------------------------------------------.
NIP. -----------------------------------------.
Demikian materi terkait dengan contoh Pembuatan SK Kepala Sekolah yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara Daring.Semoga SK tersbeut bisa dijadikan sebagai sumber refernsi bagi pihak sekolah dalam pembuatan SK Kegiatan pembelajaran secara online.
Contoh SK Kepala Sekolah Pembelajaran Daring saat Pandemik Covid-19
Contoh SK Kepala Sekolah Pembelajaran Daring saat Pandemik Covid-19 Penyebaran virus covid-19 sampai saat ini masuk terus berlanjut dan ...
Senin, 20 April 2020
Contoh Format SK TIM BOS Reguler Tahun 2020 Terbaru
File Format Dokumen merupakan sebuah berkas administrasi yang wajib, untuk pengelolaan dana BOS di dalam tingkat satuan pendidikan. SK ini merupakan pengganti dari SK TIM dalam nanajeman BOS, yang diterbitkan pada setiap tahun anggarannya. Dalam perancangan Tim BOS dilakukan oleh kepala sekolah dengan merujuk tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Juknis BOS Tahun 2020.
Untuk mengelola dana BOS yang diterima lembaga, kepala sekolah wajib membuat SK TIM BOS. Surat keputusan ini menjadi dasar bagi personil yang tercantum di dalamnya untuk mengambil (mencairkan), mengelola, dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
SK TIM BOS berlaku selama satu tahun anggaran. Biasanya dibuat di awal tahun dan berlaku sampai akhir tahun. Disepakati dalam rapat bersama antara kepala sekolah, guru, komite, perwakilan orang tua, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder).
Istilah “Tim BOS Reguler” ini pertama kali muncul dalam juknis BOS yaitu Permendikbud No. 3 Tahun 2019. Namun untuk saat ini, acuan pengelolaan dana BOS adalah menggunakan juknis terbaru yaitu Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020.
Dalam lampiran Permendikbud No. 8 Tahun 2020, disebutkan bahwa Kepala Sekolah membentuk tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
a. Penanggung Jawab : kepala Sekolah
b. Anggota :
1) bendahara;
2) 1 (satu) orang dari unsur guru;
3) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
4) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan.
Lebih lengkapnya mengenai contoh SK Tim BOS Reguler Sekolah Tahun 2020, silahkan mengunduhnya melalui link di bawah ini:
Download File:
Contoh SK Tim BOS Reguler Sekolah Tahun 2020.doc
Demikian contoh SK Tim BOS Reguler Sekolah Tahun 2020 yang admin bagikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Contoh Format SK TIM BOS Reguler Tahun 2020 Terbaru
Contoh Format SK TIM BOS Reguler Tahun 2020 Terbaru File Format Dokumen merupakan sebuah berkas administrasi yang wajib, untuk penge...
Selasa, 21 Mei 2019
Penjelasan Kenaikan Pangkat dan Pensiun ASN Sistem Paperless
Podo_Mriki--Kabar baik bagi rekan guru dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh Indonesia.Semakin canggihnya teknologi maka berdampak pada dunia pendidikan saat ini.Aapa lagi tahun ini pendidikan sudah dikenalkan dengan pembelajaran abad 21 atau revolusi industri 4.0.Selain proses pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran,untuk untuk usul kenaikan pangkat dan usul pensiun juga sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK).
Berikut ini kami sampaikan infoormasi terbaru seputar usul kenaikan pangkat dengan sistem Paper less yang telah dirintis Kanreg I BKN Yogyakarta.
Implementasi kebijakan pengelolaan kepegawaian berbasis paper less untuk proses kenaikan pangkat maupun pensiun telah dirintis Kanreg I BKN Yogyakarta. Hal ini ditandai dengan rapat kerja bersama sepuluh (10) instansi kabupaten/kota yang berkomitmen untuk mendukung kebijakan layanan berbasis Sistem Elektronik Manajemen ASN Ter-rekonsiliasi (SEMAR).
 |
| Kenaikan Pangkat dan Pensiun ASN Sistem Paperless |
Kegiatan rapat kerja diselenggarakan di Sasono Panggeh Utomo, Rabu (15/05 2019) yang dihadiri Kepala Kanreg I BKN Anjaswari Dewi, Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Sri Widayati, serta Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun Suratini bersama dengan perwakilan pegawai dari sepuluh (10) kabupaten/kota. Kesepuluh provinsi/kabupaten/kota tersebut yaitu: Provinsi Jawa Tengah, DIY, Kota Salatiga, Kota Yogyakarta, Kota magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kudus.
Melalui Si SEMAR ini, proses pengajuan kenaikan pangkat maupun pensiun sudah tidak menggunakan berkas fisik lagi melainkan cukup dengan dokumen elektronik. Untuk proses kenaikan pangkat akan dimulai pada periode KP Oktober 2019, sementara untuk pengurusan pensiun dimulai per 1 Agustus 2019 pada kesepuluh kabupaten/kota pilot project.
Kepala Kanreg I BKN menyatakan, setelah sebelumnya proses less paper dimulai untuk sebagaian proses kenaikan pangkat, maka melalui Semar ini seluruh proses kenaikan pangkat akan dilayani secara paperless.
“Kemarin kita sudah menggunakan lesspaper untuk kenaikan pangkat regular, nah mulai Oktober nanti proses KP sudah dapat dilakukan secara paperless untuk semua jenis KP dengan bantuan Si Semar ini” terangnya saat membuka kegiatan rapat kerja.
Ditambahkannya, pelayanan berbasis Semar ini merupakan bentuk komitmen Kanreg I BKN dalam mewujudkan proses layanan yang cepat, mudah, dan akuntabel, dapat terpantau secara langsung sebagai komitmen dalam mendukung proses reformasi birokrasi yang dijalankan BKN. “Jadi aplikasi Semar ini adalah pendamping dari SAPK, untuk poses kepegawaian kita tetap menginduk pada SAPK tapi dengan bantuan semar ini bisa jadi memudahkan” tambahnya.
Sekian informasi terkait dengan Kenaikan Pangkat Bulan Oktober 2019 Sudah Berbasis Paper Less yang dapat kami informasikan kepada bapak/ibu sekalian.Sekian semoga bermanfaat.
Penjelasan Kenaikan Pangkat dan Pensiun ASN Sistem Paperless
Penjelasan Kenaikan Pangkat dan Pensiun ASN Sistem Paperless Podo_Mriki -- Kabar baik bagi rekan guru dan tenaga kependidikan yang ada ...
Senin, 06 Mei 2019
Aturan Jam Kerja ASN Bulan Ramadhan 1440 H Berdasarkan MenPan RB Nomor 394 Tahun 2019
Podo_Mriki-Ramadan adalah bulan kesembilan dalam penanggalan Hijriyah atau kalender islam dalam bulan ini umat muslim melakukan aktivitas seperti berpuasa, salat tarawih, peringatan turunnya Alquran, mencari malam Laylatul Qadar, serta memperbanyak membaca Alquran, membayar zakat fitrah dan diakhiri dengan merayakan Idul Fitri atau hari kemenangan.
Bulan Ramadhan dapat disebut sebagai Syahrut Tarbiyah atau Bulan Pendidikan. untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan makan secara teratur. Atau kita diajarkan agar dapat mengatur waktu Kapan waktu makan, kapan waktu bekerja, kapan waktu istirahat dan kapan waktu ibadah. Jadi, pendidikan itu berhubungan langsung dengan penataan kembali kehidupan kita di segala bidang. Namun ujian yang paling berat adalah berjihad melawan hawa nafsu sendiri. Karena itu bulan Ramadhan sering disebut sebagai Syahrul Jihad dengan fokus pada pengendalian hawa nafsu diri sendiri.
Aturan Jam Kerja ASN Bulan Ramadhan 1440 H Berdasarkan MenPan RB Nomor 394 Tahun 2019
Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja ASN pada bulan Ramadhan 1440 H, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan
Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja ASN pada bulan Ramadhan
1440 H sebagai berikut :
1.Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 — 15.00
Waktu istirahat Pukul: 12.00 — 12.30
Hari Jum'at Pukul: 08.00 — 15.30
Waktu istirahat Pukul: 11.30 — 12.30
2.Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
a.Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 — 14.00
Waktu Istirahat Pukul: 12.00 — 12.30
b.Hari Jum'at Pukul: 08.00 — 14.30
Waktu istirahat Pukul: 11.30 — 12.30
3.Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.
4.Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan Pukul: 12.00 — 12.30 Pukul: 08.00 — 14.30 Pukul: 11.30 — 12.30 menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.
Selengkapnya mengenai Peraturan Menpan RB Nomor 394 tahun 2019 tentang penetapan jam kerja PNS pada bulan Ramadhan 1440 H/2019 bisa di unduh file nya dalam format pdf di bawah ini.
atau
Demikian, mohon agar Aturan Jam Kerja ASN Bulan Ramadhan 1440 H Berdasarkan MenPan RB Nomor 394 Tahun 2019 semoga dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.
Bulan Ramadhan dapat disebut sebagai Syahrut Tarbiyah atau Bulan Pendidikan. untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan makan secara teratur. Atau kita diajarkan agar dapat mengatur waktu Kapan waktu makan, kapan waktu bekerja, kapan waktu istirahat dan kapan waktu ibadah. Jadi, pendidikan itu berhubungan langsung dengan penataan kembali kehidupan kita di segala bidang. Namun ujian yang paling berat adalah berjihad melawan hawa nafsu sendiri. Karena itu bulan Ramadhan sering disebut sebagai Syahrul Jihad dengan fokus pada pengendalian hawa nafsu diri sendiri.
 |
| Aturan Jam Kerja ASN Bulan Ramadhan 1440 H Berdasarkan MenPan RB Nomor 394 Tahun 2019 |
Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja ASN pada bulan Ramadhan 1440 H, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan
Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja ASN pada bulan Ramadhan
1440 H sebagai berikut :
1.Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 — 15.00
Waktu istirahat Pukul: 12.00 — 12.30
Hari Jum'at Pukul: 08.00 — 15.30
Waktu istirahat Pukul: 11.30 — 12.30
2.Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
a.Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 — 14.00
Waktu Istirahat Pukul: 12.00 — 12.30
b.Hari Jum'at Pukul: 08.00 — 14.30
Waktu istirahat Pukul: 11.30 — 12.30
3.Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.
4.Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan Pukul: 12.00 — 12.30 Pukul: 08.00 — 14.30 Pukul: 11.30 — 12.30 menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.
Selengkapnya mengenai Peraturan Menpan RB Nomor 394 tahun 2019 tentang penetapan jam kerja PNS pada bulan Ramadhan 1440 H/2019 bisa di unduh file nya dalam format pdf di bawah ini.
atau
Demikian, mohon agar Aturan Jam Kerja ASN Bulan Ramadhan 1440 H Berdasarkan MenPan RB Nomor 394 Tahun 2019 semoga dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.
Aturan Jam Kerja ASN Bulan Ramadhan 1440 H Berdasarkan MenPan RB Nomor 394 Tahun 2019
Aturan Jam Kerja ASN Bulan Ramadhan 1440 H Berdasarkan MenPan RB Nomor 394 Tahun 2019 Podo_Mriki -Ramadan adalah bulan kesembilan dala...
Kamis, 02 Mei 2019
Tata Cara Pengajuan Mutasi PNS Sesuai Aturan BKN 2019
Tata Cara Pengajuan Mutasi PNS Sesuai Aturan BKN 2019- Karena sesuatu hal seorang PNS pasti akan meminta untuk pindah tugas atau Mutasi.Sesuatu hal tersebut misalkan saja dengan alasan tempat mengajar jauh dari tempat tinggal atau tempat mengajar kurng kondusif.Selain itu juga mungkin karena faktor eksteren semisal karena ikut suami atau merawat orang tua yang sudah tua atau sakit.Maka PNS(guru) bisa mengajukan diri untuk usul mutasi jika sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pada kesempatan malam ini kami akan berbagi informasi terbaru tentang tata cara pengajuan mutasi sesuai dengan Peraturan Badan kepegawain Negara(BKN) nomor 5 tahun 2019 tertanggal 5 April 2019.Berikut ini kami sajikan beberapa istilah yang berkaitan dengan mutasi seorang ASN/PNS baik PNS Daerah,Provinsi maupun pusat.
 |
| Tata Cara Pengajuan Mutasi PNS Sesuai Aturan BKN 2019 |
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Mutasi adalah perpindahan tugas dan atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Rrsat,1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi bagi PNS yaitu
- berstatus PNS;
- analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
- surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan I atau jabatan terakhir;
- salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan atau
- surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
Untuk prosedur dan tata cara pelaksanaan pengajuan mutasi PNS antar kabupaten dalam satu provinsi,mutasi PNS antar provinsi bisa membaca secara jelas silahkan unduh Juknis Pengajuan Mutasi PNS sesuai dengan peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 terbaru di bawah ini
atau
Semoga dengan adanya Tata Cara Pengajuan Mutasi PNS Sesuai Aturan BKN 2019 bapak/ibu yang ingin mengajukan usulan mutasi bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai sumber pendukung dan wawasan bagi bapak/ibu guru.
Tata Cara Pengajuan Mutasi PNS Sesuai Aturan BKN 2019
Tata Cara Pengajuan Mutasi PNS Sesuai Aturan BKN 2019 Tata Cara Pengajuan Mutasi PNS Sesuai Aturan BKN 2019 - Karena sesuatu hal seorang...
Langganan:
Postingan (Atom)
LABEL
Popular Posts
- Soal Lomba LCC SD Tingkat Kecamatan Komplit Kunci Jawaban
- DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL ATAU TUNJANGAN INSENTIF GURU NON PNS 2017
- Aplikasi Buku Induk Siswa Format Excel Revisi Terkini
- Download Aplikasi Pembuatan Id Card Format Excel
- Pemberkasan Guru Honorer Tenaga Honorer K2 dan Tenaga Honorer Lainya Untuk Calon Peserta PPG Tahun Ini
- Cek Tunjangan Sertifikasi Triwulan I Sampai III 2017 Terbaru
- Besok Penerimaan CPNS Ini Cara Mendaftar CPNS Online Revisi Baru